by

Dugaan Pungli oleh Kepala Desa Lampar, Warga Datangi Polres

Loading…

Boyolali – Puluhan warga Desa Lampar Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali kembali mendatangi Polres Boyolali pada tanggal 8 Oktober 2019. Para warga tersebut menanyakan mengenai kelanjutan kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desanya yaitu Dwi Sugiyanto. Tidak hanya kasus tersebut, Warga juga menanyakan mengenai dana yang digunakan untuk pembangunan Gedung Olahraga (GOR), Polindes, Gedung TK dan hasil penjualan barang bekas dari bangunan TK tersebut. Total nilai dari dana pembangunan dan penjualan mencapai milyaran rupiah.

Fasilitas tersebut dibangun sebagai kompensasi embung oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Warga mengaku bahwa fasilitas pembangunan tersebut tidak melibatkan warga secara langsung. “Kita kemari untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan beberapa kasus yaitu kasus pengadaan GOR, Polindes, Gedung TK dan juga penjualan barang bekas hasil bongkaran TK. Untuk penjualan gedung TK mencapai 25 juta, kalau korupsinya mengelola dana sekitar 3,2 M.” jelas Karmin selaku koordinator warga.

Kusumo Wahyu Bintoro selaku Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi menanggapi hal tersebut melalui Kasatreskrim Polres Boyolali Iptu Mulyanto mengatakan Inspektorat telah menyerahkan hasil audit kepada Polres terkait dengan aduan Warga Lampar, hasil audit terdapat kerugian negara sekitar 370 juta. Dengan demikian kasus dugaan penyelewengan dana GOR dan infrastruktur tidak bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Berbeda dengan kasus pungli yang bukan kerugian negara. Dari hasil audit oleh Inspektorat pungutan liar mencapai 33 juta berasal dari dana pribadi setiap ketua RT. #haryanto

Kusumo Wahyu Bintoro selaku Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi menanggapi hal tersebut melalui Kasatreskrim Polres Boyolali Iptu Mulyanto mengatakan Inspektorat telah menyerahkan hasil audit kepada Polres terkait dengan aduan Warga Lampar, hasil audit terdapat kerugian negara sekitar 370 juta. Dengan demikian kasus dugaan penyelewengan dana GOR dan infrastruktur tidak bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Berbeda dengan kasus pungli yang bukan kerugian negara. Dari hasil audit oleh Inspektorat pungutan liar mencapai 33 juta berasal dari dana pribadi setiap ketua RT. #haryanto

banner 300250

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed